Harian Pos Kupang tanggal 6 Agustus 2009 menurunkan artikel yang cukup menggelitik berjudul “10 Penyebab Kemiskinan di NTT”. Artikel ini menyadur pernyataan Asisten Deputi VII Menko Kesra Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran, Wahnarno Hadi mengenai penyebab kemiskinan di NTT yang memang selama ini dikategorikan sebagai provinsi miskin di Indonesia. Kesepuluh penyebab itu disinyalir adalah terbatasnya kecukupan pangan dan mutu pangan, akses dan mutu layanan kesehatan, rendahnyanya mutu layanan pendidikan. Selain itu, terbatasnya kerja produktif dan berusaha, akses pelayanan perumahan yang terbatas, sarana prasarana air besih dan sanitasi yang terbatas, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan lemahnya perlindungan atau jaminan hak atas rasa aman serga lemahnya akses partisipasi masyarakat miskin. Intinya, semua alasan penyebab tersebut bermuara pada persoalan belum terpenuhinya hak dasar masyarakat secara optimal, adil, dan merata.

Hadi dalam liputan ini mengungkapkan data bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 ini sebanyak 1.013.100 (23,32 persen), dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di daerah pedesaan, yakni 903.700 atau 25,35%. Dengan data demikian, menjadi alasan bagi pemerintah daerah merangkul sejumlah kemitraan untuk menggelar berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), raskin, program keluarga harapan, BLT, dan lain-lain. Sejumlah program menggarap berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa sebagai sasaran program.

Benarkah program-program pemberdayaan dalam berbagai bentuk dari bantuan Cuma-Cuma hingga pinjaman lunak tersebut mampu menjawab kesepuluh problem kemiskinan NTT? Bila kita merunut jejak ke belakang, sudah tidak kurang akal pemerintah, lembaga swadaya baik lokal, nasional, maupun internasional mengusahakan program yang bercita-cita mengentaskan masyarakat NTT dari lubang kemiskinan. Dari sekian banyak program tersebut, belum ada program yang bisa menyatakan keberhasilan seratus persen dengan berbagai alasan, baik persoalan kultur maupun infrastruktur. Buktinya, keluhan belum ada peningkatan kualitas hidup masih terdengar di sana sini.

Ironisnya, di tengah-tengah ‘teriakan kemiskinan’ masyarakat NTT yang begitu santer oleh balita-balita kurang gizi dan kelaparan yang tergeletak tak berdaya, perempuan-perempuan yang banting tulang dan disiksa di negeri seberang, pemuda-pemudi pengangguran, dan petani-petani miskin yang siap merugi tiap tahunnya, masih saja banyak pejabat yang tega melakukan korupsi. Selama hampir 3 minggu penulis tinggal di salah satu kota kecil NTT ini dan melahap sajian berita Harian Pos Kupang tiap harinya, selalu saja terbaca artikel yang mengabarkan temuan korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh petinggi daerah. Sebut saja temuan BPK terhadap kasus-kasus kerugian negara lebih dari Rp 10 M di lingkungan pemda Alor (Pos Kupang, 11 Agustus 2009). Belum lagi ratusan kasus penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan uang negara yang dilakukan oleh aparat negara di wilayah lain. Yang terlintas di pikiran penulis adalah….begitu teganya.  Gurauan dengan seorang teman setelah membaca liputan korupsi yang hampir terpampang tiap hari dengan pelaku berbeda adalah,” Kok bisa tidur nyenyak ya, nyolong uang rakyat segitu banyaknya?”

Perilaku korupsi seperti ini bisa jadi memupuskan harapan akan membaiknya kehidupan masyarakat NTT, meski NTT bukanlah provinsi yang seorang diri menghadapi problem moral ini. Ada puluhan provinsi lainnya di Indonesia yang tidak bisa bersih seratus persen memberantas korupsi. Barangkali memang sudah mentalnya seperti ini, sehingga penulis juga tidak bisa yakin seratus persen bahwa upaya pemerintah provinsi NTT untuk mengundang puluhan investor asing untuk menggarap potensi tambang di hampir sebagian besar kepulauan NTT akan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat bumi NTT, selama akar masalahnya tidak tercerabut. Bahkan kekhawatiran banyak pengamat sosial bisa jadi terjadi, justru kedatangan investor asing semakin menjerambabkan masyarakat NTT ke lubang kemiskinan karena hanya menjadi penonton setia operasi eksploitasi alam yang tidak bisa menjamin keberlangsungan lingkungan dan memunculkan persoalan baru. Belajar dari saudara kita di Papua, pertanyaannya kemudian, apakah pemerintah NTT terlalu buta untuk belajar dari pengalaman Papua?

Memang beroperasinya perusahaan asing untuk menambang mangan dan minyak di NTT akan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi, kesejahteraan siapa? Rakyat yang mana? Karena setelah 64 tahun Indonesia merdeka, sepertinya rakyat NTT masih terlalu lemah memekikkan kata Merdeka. Perut mereka terlalu lapar, energy mereka sudah sangat minim setelah menggugat keadilan sosial yang diperkosa oleh kepentingan segelintir orang.  Doa dan harapan mereka, mudah-mudahan daftar “10 Penyebab Kemiskinan NTT” yang sudah dipaparkan di awal tulisan ini tidak makin panjang menjadi sebelas, duabelas, bahkan puluhan lagi.

(Soe, Agustus 2009)